nusakini.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan 3.063 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, di Lapangan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (7/4) sore. 

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, yang dulu itu seluruh Indonesia itu setahun hanya keluar kira-kira 500.000 sertifikat. Tahun kemarin di Jawa Barat saja sudah dikeluarkan 590.000 sertifikat, hanya Jawa Barat. 

“Tahun ini Insyaallah nanti 1.200.000 sertifikat akan diberikan pada masyarakat Jawa Barat,” kata Presiden Jokowi. 

Kalau target 1.200.000 sertifikat itu tidak terpenuhi, Presiden akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tentu saja, Menteri ATR/Kepala BPN akan memberikan target kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), kalau tidak bisa memenuhi target akan dicopot. 

Presiden menegaskan, kerja memang harus seperti itu, supaya rakyat terlayani dengan cepat, dengan baik. “Yang dulu-dulu ngurus sertifikat lama? gini, gini, gini, gini, sana diminta, sini diminta. Bener ndak? Tahu saya, sudah tahu,” ujarnya. 

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, sekarang ada percepatan pensertifikatan tanah. Banyak yang menyampaikan kepada Presiden, di kantor BPN banyak yang enggak tidur mengurus ini supaya ini jadi, karena ada target. 

Banyak Sengketa 

Mengenai program pensertifikatan tanah itu, Presiden Jokowi menjelaskan, karena setiap dirinya ke daerah, ke kampung, ke desa selalu keluhannya sama masalah sengketa lahan. 

“Sengketa tanah di mana-mana, semuanya, di semua provinsi ada enggak di Jawa, Sumatra, di Maluku, Kalikantan, di NTB, di Papua, urusan sengketa tanah di mana-mana. Antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat, anak dengan bapak, anak dengan ibu, banyak,” ungkap Presiden seraya menambahkan, kalau sudah pegang sertifikat menjadi jelas sekarang. 

Presiden berpesan, agar sertifikat ini jangan ada yang dijual. Tetapi kalau mau dijadikan jaminan pinjaman ke bank, Presiden berpesan agar dihitung, dikalkulasi bisa mengangsur setiap bulannya, bisa mencicil tidak setiap bulannya. 

“Kalau ndak, jangan, nanti hilang sertifikatnya,” tutur Presiden Jokowi. 

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (p/ab)